Kesadaran Dalam Berhukum

MediaBengkah.com - Peraturan-peraturan hukum haruslah ditegakkan dan junjung tinggi agar efektifitas hukum sebagai alat yang menciptakan suatu ketertiban dunia dapat berlaku sedemikian baiknya. Karenanya manusia sebagai selaku pihak yang diuntungkan daripada hukum harus pula dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi setinggi-tingginya serta menegakkan setegak-tegaknya.

Adapun dalam menggunakan hukum tidaklah cukup dengan logika, karena logika sewaktu-waktu tidak dapat mengakomodir dan menjamin hukum berjalan dengan jujur dan adil. Sehingga dirasa hukum yang mereka jalani adalah suatu beban berat yang mereka pikul, oleh karenanya berhukum dengan hati sangatlah diperlukan agar tidak ada lagi beban atau suatu paksaan yang dirasakan manusia dalam berhukum.

Hukum yang dijalankan dengan hati akan menimbulkan kesadaran manusia dengan hukumnya, sehingga apa saja yang diperbuat atau dilakukan manusia dalam menjalani system sosial akan dengan sendirinya mentaati hukum. Bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum akan merasa malu dan penyesalan yang mendalam akan selalu menghantuinya.

Jepang adalah contoh negara yang berhukum dengan hati (kokoro). Mereka lebih mengutamakan hukum yang berkembang dalam masyarakatnya yang menggunakan hati ketimbang hukum modern yang terlanjur masuk menerobos hukum mereka.

Pada masa pemerintahan Meiji ingin dengan cepat memodernisasi hukum jepang waktu itu. Sewaktu jepang membuka pintu bagi masuknya bangsa barat kedalam negerinya, maka barat beranggapan, bahwa hukum jepang itu kuno dan karena itu mereka tidak mengakui yurisdiksi hukum jepang terhadap bangsa barat yang ada di jepang.

Jepang yang sangat terpukul oleh keadaan tersebut cepat-cepat memodernisasi hukumnya dengan mengikuti model Eropa, yaitu menjiplak (copied) hukum Perancis dan Jerman. Maka jadilah konstitusi Meiji yang terdiri dari 76 pasal; hukum perdata terdiri dari 1046 pasal; hukum dagang, 689 pasal; hukum pidana, 264 pasal, hukum acara perdata, 805 pasal dan hukum acara pidana, 334 pasal. Sekalian perundang-undangan tersebut diselesaikan kurang dari sepuluh tahun (1890-1898)

Walaupun demikian prestasi yang perlu diakui, hukum modern Jepang tersebut tidak dapat menyentuh prilaku orang Jepang. Menurut Robert Ozaki, hukum modern tersebut lebih merupakan kosmetik atau hiasan daripada hukum yang benar-benar dihayati dan dijalankan oleh bangsa Jepang. Bagi bangsa Jepang, hukum tersebut lebih merupakan bunyi-bunyian asing, dimulai dari bahasa, ide-ide, filsafat dan logika perundang-undangan itu adalah khas Eropa. Maka terbentang jurang keasingan antara sekalian undang-undang tersebut dengan substansi kehidupan Jepang, terutama diwilayah pedesaan. Sejak introduksi perundang-undangan Meiji, bukannya masyarakat Jepang menjadi berubah, melaikan mereka tetap berpegangan pada tradisi dan kaidah asli yang mengatur kehidupan Jepang ratusan tahun itu.

Menurut Ozaki, selama ratusan tahun bangsa Jepang dikondisikan untuk hidup dalam dan dengan hukum modern Jepang, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan bangsa Jepang. Cara berfikir tradisional hanya bisa berubah sangat lambat. Adalah jauh lebih mudah untuk membuat hukum baru daripada mengubah pikiran, prilaku dan kebiasaan rakyat.

Hukum modern Jepang yang banyak menjiplak Perancis dan Jerman itu memperkenalkan tipe hukum, konsep serta asas-asas baru yang bertumpu pada individualism. Konsep hak-hak individual, hak asasi manusia diperkenalkan. Hal ini sangat bertentangan dengan kosmologi Jepang dengan kehidupan sosial yang kontekstual dan menjaga baik hubungan-hunbungan sosial yang ada.

Dalam suasana Jepang tradisional, orang tidak mempertanyakan kewajiban-kewajibannya, sedang masyarakat tidak mengizinkan orang untuk berfikir tentang hak-hak yang dimilikinya. Dalam masyarakat tradisional, setiap usaha adalah bagaikan satu satuan keluarga. Pemilik usaha tidak pernah berfikir tentang haknya untuk menyewa buruh, seperti juga seorang ayah tidak pernah berfikir tentang haknya untuk menyuruh anak-anak mengerjakan tugas-tugas kerumah tanggaan. Demikian pula seorang pekerja tidak pernah berfikir tentang haknya untuk meminta upah. Imbalan yang diterimanya dianggap sebagai pernyataan kebaikan hati, rasa kasih dan kemuliaan hati sang majikan.

Tradisi seperti itu tidak mudah untuk diubah melalui penggunaan hukum modern yang penuh dengan semangat individualisme, hak-hak individual dan sebagainya.

Perbedaan bangsa Amerika yang menggunakan akal pikiran/logika, sebagaimana umumnya negara-negara di barat dan Jepang yang berhukum didasarkan pada hati (kokoro). Perbedaan tersebut dicontohkan pada kejadian yang melibatkan orang Amerika dan orang Jepang. Mereka berdua berdiri di pinggir jalan, menunggu kesempatan menyeberang jalan, karena lampu lalu-lintas masih merah. Pada saat lalu-lintas mobil sudah sepi, orang Amerika mengajak teman Jepangnya untuk menyeberang. Jawab orang Jepang  “Kalau lampu lalu-lintas masih merah lalu saya menyeberang, muka saya ini mau saya taruh dimana?”

Begitulah sedikit gambaran sederhana tentang hukum yang dijalankan dengan hati seperti masyarakat Jepang. Maka patut kiranya apabila system penerapan hukum yang dilakukan dan dijalankan orang Jepang diterapkan pula di Indonesia, agar tercipta suatu budaya malu yang berdampak positif bagi hukum nasional.

Tatanan sosial di Indonesia adalah begitu majemuk dan kompleks, sehingga dibutuhkan kearifan dan kehati-hatian tersendiri untuk merawatnya. Apabila peringatan tersebut tidak diperhatikan, maka bagi banyak komunitas lokal, hukum nasional akan menjadi beban daripada menciptakan ketertiban dan kesejahteraan.

Contoh Realita Hukum di Lingkungan sekitar

Pernah suatu ketika, saya mendapati seseorang yang hendak menyerobot antrian perbelanjaan. Di antrian tersebut bukanlah satu atau dua orang yang tengah mengantri, melainkan antrian yang sangat padat. Kemudian, dengan santainya orang tersebut masuk ke barisan paling depan. Tentu saja orang orang dibelakang pelaku tersebut marah karena diserobot seenaknya saja. Setelah ditegur banyak orang, pelaku kemudian langsung keluar barisan dan pergi.

Berdasarkan contoh tersebut, kesimpulan saya adalah:

Kurangnya kesadaran hukum menjadi sebab perilaku menentang hukum muncul. Pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan.

Hukum yang dimaksud adalah hukum dalam bidang norma sosial.
Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya, sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan.
Norma tidak boleh dilanggar. Siapa pun yang melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma itu, akan memperoleh hukuman

Hukuman yang didapat oleh pelaku diatas masih tergolong ringan karena dalam bentuk teguran

BBC (Blogger Bengkah Community)

Ditulis oleh guna pemenuhan tugas kuliah ASPEK HUKUM TI Oleh :

Nama : Hanendya Panduwinata

Kelas : TI.P.19

NPM : 888740806190113
Dosen : Eko Siswanto, S.Kom, M.Kom

(Terinspirasi dari konsepsi hukum progresif Prof. Satdjipto Rahardjo)

Bagikan Artikel ini